Contoh SOAL TKD CPNS #1

Contoh Soal Tes Kemampuan Dasar dalam seleksi calon pegawai negeri sipil, berikut beberapa contoh dan pembahasannya :

1. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa….

A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri

B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan

C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku

D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain

E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan

Jawab : C. dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku

2. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa…. 

A. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat

B. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tak perlu dirisaukan

C. Dimuarakan pada kesatuan

D. Bangsa Indonesia mengakui kebhinnekaan sebagai kekayaan

E. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan

Jawab : E. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan

  

3. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah….

A. Pancasila menggelorakan semangat perjuangan untuk proklamasi.

B. Naskah Proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersama.

C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur  Pancasila.

D. Pancasila dan Proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan.

E. Pancasila dan proklamasi merupakan sumber kebanggaan bangsa.

Jawab : C. Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila.

4. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal… 

A. 31 ayat 1 

B. 31 ayat 2

C. 31 ayat 3

D. 31 ayat 4

Jawab :  A. 31 ayat 1.

PASAL 31 UUD 1945:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang      meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan      kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

5. Lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Udang-undang adalah…

A. Presiden

B. MPR

C. DPD

D. DPR

E. MA

Jawab : D. DPR

Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945:

1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.

6. Menurut Pasal 29 (2) UUD 1945, dapat dinyatakan  bahwa penduduk bebas….

A. Mengabaikan aturan agama

B. Memilih agama yang diyakini 

C. Memeluk atau menolak beragama.

D. Menentukan satu agama selama hidupnya

E. Menetapkan pilihan agamanya sesuai kepentingannya

Jawab : B. Pasal 29 (2) UUD 1945 memuat jaminan kebebasan beragama di indonesia.

7. Terdapat beberapa perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem politik  negara repoblik Indonesia, salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan Presiden. Hal tersebut di atur dalam UUD 1945 pasal….

A. 6A 

B. 7

C. 7A

D. 7B

E. 7C

Jawab : B. 7

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

8. Perubahan Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk UUD amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas…

A. Membantu MA dan menyelesaikan perkara tingkat kasasi 

B. Menyeleksi calon hakim agung

C. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

D. Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi

E. Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat.

Jawab :  C. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Memutus pembubaran partai politik, dan

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

9. Kegagalan industrialisasi di perkotaan dalam menyerap peningkatan penduduk yang tinggi merupakan gambaran dari konsep ….

A. urban growth

B. urbanization 

C. overurbanized

D. urban primacy

Jawab : C. Overurbanized

Kegagalan industrialisasi di perkotaan dalam menyerap peningkatan penduduk yang tinggi merupakan gambaran dari konsep overurbanized 

10. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu, kecuali.....     

A. Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap

B. Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum

C. Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar

D. Adanya pengaruh dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif

Jawab : D

Bahwa adanya pengaruh dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif bukan merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan. Adapun:

- Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan.

- Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum merupakan salah satu syarat Kebiasaankebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan. 

- Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan.

Demikian beberapa contoh soal tes kompetensi dasar dalam seleksi tes calon pegawai negeri sipil.
Bagi yang mau melihat kelanjutan soal cpns #2 silakan klik disini atau soal cpns#3 disini

Semoga Bermanfaat

Salam Pengetahuan,